• SMK ISLAM NUSANTARA
  • Dzikir Fikir Amal Sholeh

Awas !! Ada Razia Rambut

Razia rambut adalah kegiatan rutin dan upaya agar semua siswa berpenampilan rapih. tindakan tersebut bukan tanpa alasan dan dasar hukum. 

"Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah," demikian definisi guru sebagaimana dikutip dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008, Senin (4/1/2016).

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut.

"Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulismaupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya," bunyi Pasal 39 ayat 1.

Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 

"Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing," papar Pasal 40.

Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.
"Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihakpeserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain," tegas Pasal 41.

Ternyata aturan yang sudah tegas dan lugas di PP 74 tahun 2008 tidak diindahkan oleh kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN) Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Dalam menangani Aop, mereka melakukan pendekatan pidana murni dan mengabaikan fungsi dan peran Aop sebagai guru. Polisi dan jaksa menilai Aop melakukan perbuatan diskriminasi anak, penganiayaan anak dan perbuatan tidak menyenangkan.

Untungnya, palu keadilan diketok MA dengan membebaskan Aop. Dalam 'kalimat sakti' untuk membebaskan Aop, majelis kasasi yang diketuai hakim agung Salman Luthan menyatakan Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa. Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Tapi, beda MA beda pula pendapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hukuman potong rambut dinilai sudah tidak edukatif lagi dan perlu dibuat formula baru dalam pendisiplinan siswanya.

"Harusnya kita lebih mencari formula yang edukatif. Sebab pendisiplinan itu cenderung dimaknai konotasinya dengan hukuman padahal paradigmanya itu pengembangan perilaku. Kalau hukuman itu efektif hanya untuk jangka pendek, tapi perilaku ke depannya belum tentu anak mau mengikuti aturan dan norma," kata komisioner KPAI Susanto kepada detikcom.

Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Kalah Menang Tidak Penting, Yang penting sudah berjuang !!

Kemarin, teman teman kita sudah berjuang untuk menjunjung tinggi nama Smk Islam Nusantara.mereka mengerahkan semua tegana, fikiran dan upaya untuk menjaga nama baik almamater. melalui t

26/10/2019 08:36 WIB - Administrator
Perayaan Hari Santri Nasional 2019

Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan Kepres Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari San

21/10/2019 08:49 WIB - Administrator
MPLS 2019

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), juga dikenal sebagai Masa Orientasi Siswa (MOS) atau Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD), merupakan sebuah kegia

04/09/2019 04:51 WIB - Administrator
Badan Bahasa Kemendikbud Gelar Festival Film Pendek Berbahasa Daerah

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan menyelenggarakan Festival Film Pendek Berbahasa Daerah dengan tema &ldqu

04/09/2019 04:51 WIB - Administrator
Tingkatkan Akses Pendidikan, Jabar Siapkan Ratusan Beasiswa Perguruan Tinggi

KOMPAS.COM – Untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi (PT), Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat ( Jabar) menggagas program beasiswa Jabar

04/09/2019 04:51 WIB - Administrator
Teknologi (Bukan) Solusi Masalah Pendidikan

Jakarta - Di Indonesia telah bermunculan beberapa perusahaan yang menjajakan dagangan teknologi khusus pendidikan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Misalnya, ada satu st

04/09/2019 04:51 WIB - Administrator
Bahasa Gaul Perkaya Bahasa Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Bahasa gaul yang dewasa ini sering digunakan generasi muda dalam pergaulan sehari-hari antara sesamanya dinilai justru akan memperkaya perbendahaan kosa k

04/09/2019 04:51 WIB - Administrator